Ruang Jurnalis Nusantara Temukan Kejanggalan, Kepemilikan Klenteng

JAKARTA lRakyatkita.com,— Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah yang terdiri dari jajaran Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia selalu berupaya dalam mengurangi jumlah sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia, terlebih yang disebabkan oleh ulah para Oknum mafia tanah.

Sekarang saya tambahkan dan stik, apa tujuannya, saya setarakan dengan Kajati (Kejaksaan Tinggi), Kejari (Kejaksaan Negeri), Kapolres, hingga Dandim,” ujar Menteri Hadi dalam konferensi persnya di Ritz-Carlton, Selasa (26/7/2022).

“Kalau ada Ka. Kanwil sudah bekerja dengan baik, di kriminalisasi, maka saya akan pasang badan untuk membela pihak yang dirugikan dan kita berantas para oknum mafia tersebut,” kata Hadi

Namun maraknya praktik mafia tanah masih saja terjadi seperti yang terjadi pada Klenteng Sam Bong Dja yang beralamat Dusun Sunsung RT.014 RW.003 Desa Saing Rambi, Kecamatan Sambas, Kalimantan Barat.

Tim Ruang Jurnalis Nusantara Investigasi menemukan adanya kejanggalan perihal Pembangunan Vihara serta bangunan yang mengatas namakan Vihara Sam Bong Dja atau pun perorangan, yang mana pembangunan tempat ibadah tersebut dimulai sejak tahun 2012 sampai tahun 2021 baru selesai.

Pantauan Tim Ruang Jurnalis Nusantara (Red-RJN), kroscek kebenaran dan keadilan saat menjumpai sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, melalui salah satu pejabat Kominfo IW memberikan keterangan singkat perihal kepengurusan IMB Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) serta Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sambas.

Menurut IW dalam Kepengurusan harus melalui prosedur yang benar seperti Kutipan Keputusan Kepala BPMPPT Kabupaten Sambas Nomor 503/043/IMB/BPMPPT 3 Tahun 2015.

Permohonan IMB pada tahun 2015 masih status perorangan milik ALIPPHIN.

Ditetapkan di Sambas pada tanggal 13 Agustus 2015, Kedua kutipan Keputusan Kepala BPMPPT Kabupaten Sambas  Nomor 503/114/IMB/BPMPPT 3 Tahun 2012 memberikan izin kepada Alipphin sesuai dengan Alamat Dusun Sunsung RT.014 RW.003 Desa Saing Rambi, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas.

Dengan Jenis bangunan (Vihara) KLENTENG SAM BONG DJA dengan luas bangunan seluas ± 506 m2 Tanah Hak Milik Sertifikat Nomor 1249 dan 2423.

Dengan pembuktian tersebut jelas bahwa kepemilikannya bukan merupakan rumah ibadah atau Vihara seperti yang nampak pada bangunannya saat ini.

Pasal 5 ayat 1 (UU No. 28 Tahun 2004): “Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.”

Pasal 7 ayat 1 : “Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan.”

Pasal 7 ayat 3 : “Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2). Sehingga berita ini di turunkan berdasarkan fakta-fakta menarik perhatian publik.

Pelaksanaan pengelolaan  yayasan bertumpu pada prinsip  keterbukaan dan akuntabilitas dalam kaitannya dengan upaya mencegah penyalahgunaan lembaga yayasan tersebut.

Pembangunan rumah ibadah Vihara dan di wilayah masing-masing dan harus dilihat secara proporsional, karena jika dicampuradukan dengan kepentingan lain tidak menguntungkan bagi kerukunan umat Konghucu.

Tidak keterbukaan informasi publik tentang sumbangan donatur harus mengetahui Dermawan atau Donatur, sebaliknya pihak pengurus BR/TTH Ketua Perkumpulan Fogoromas/Vihara Klenteng Sam Bong Dja Sambas lebih memilih menghindar kejaran para wartawan.(RED).

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply