Jakarta—Beredarnya berita mosi tak percaya kepada Kepala Dinas Kebudayaan dilakukan oleh Dewan Kesenian dan Akademi Jakarta bentuk lemahnya komunikasi dengan dinas terkait, ungkap Tahyudin Aditya pada seperti dikutip HarianPelita.id baru baru ini.
Menurut Tokoh Betawi menjabat sebagai Sekretaris Panglima Laskar Adat Betawi (LAB) ini, Dewan Kesenian Jakarta ( DKJ ), sebagai mitra kerja Gubernur berkewajiban merumuskan kebijakan guna mendukung kegiatan-kegiatan dan pengembangan kehidupan berkesenian di wilayah Propinsi DKI Jakarta dan diberikan kebebasan penuh untuk mewujudkan visi misi DKJ.
“Berdasarkan penelusuran serta informasi yang saya peroleh, sesungguhnya mosi ini terjadi karena ketidakpahaman DKJ dalam tata kelola penganggaran dana hibah yang bersumber dari APBD. Sehingga berdampak pada nasib tenaga kerja yang selama ini menggantungkan hidup di DKJ,” beber Tahyudin melalui keterangan tertulisnya, Senin ( 20/12/21 ).
Selama ini, lanjut Tahyudin, 25 orang hanya bekerja untuk DkJ dan dibayar dengan besaran nilai gaji dan tunjangan per bulan yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Ketua DkJ. Bukan melalui ketentuan Pemprov DKI, di luar 30 orang anggota DKJ.
“Jadi mosi tidak percaya ini tidaklah tepat bila ditujukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan. Kalaupun mau diusulkan, tentunya harus melalui mekanisme yang diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan disesuaikan dengan anggaran yang ada,” ujar Tahyudin Aditya yang juga menjabat Wakil Ketua Umum DPP Forkabi.
Apalagi menurutnya, beredarnya mosi tidak percaya ini terkesan bahwa Dinas Kebudayaan melakukan pelanggaran. Sehingga DKJ menganggap Kepala Dinas Kebudayaan melanggar asas independensi DKJ.
“Sehingga DKJ menyatakan ketidakpercayaan pada kapabilitas dan kompetensi Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta serta mencela ketidakseriusan dari Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki.”
“Menyikapi hal tersebut, saya selaku Sekretaris Panglima LAB akan mengawal dan menjaga Gubernur DKI Jakarta dan Dinas terkait dalam menegakkan tata aturan yang berlaku, bukan untuk menyulitkan perwujudan visi misi AJ – DKJ,” tambahnya.
Jadi, masih kata Tahyudin Aditya, sebagai Sekretaris Panglima LAB dirinya mengingatkan untuk para pihak, terutama pihak yang mencoba merongrong kewibawaan Gubernur dan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk tidak menciptakan suasana keruh dan memprovokasi masyarakat.
“Saya harap masyarakat jangan sampai terprovokasi dengan mosi tidak percaya yang sedang beredar tersebut. Karena ini sesungguhnya hanyalah persoalan perut segelintir orang yang selama ini berada di zona nikmat,” pungkas Tahyudin Aditya dengan tegas. ( Red/Rd ).
No Responses