Kepengurusan Partai Golkar Sudah Terbentuk. Ketua DPC SOKSI Purworejo Akan Melayangkan Surat ke DPD Propinsi

PURWOREJO, rakyatkita.com,-Ketua Dewan Pimpinan Cabang SOKSI Kabupaten Purworejo, Arie Edy Prasetyo, hari ini, Minggu (26/9/21).
mengumpulkan para peserta Musda dan formatur, dalam rangka mempertanyakan tentang kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Purworejo hasil Musda yang selama ini belum ada tindak lanjutnya.

Namun dalam pertemuan tersebut Yuli Hastuti sebagai Ketua Formatur dan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Purworejo mengklarifikasi dan mengungkapkan, bahwa kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Purworejo periode 2020-2025 sudah terbentuk, yang dibuktikan dengan keluarnya SK dari DPD Partai Golkar Propinsi Jateng.

Lanjut Yuli, SK tersebut bernomor: Kep-25/GOLKAR I/VI/2021 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Purworejo periode 2020-2025 (Hasil Musda) yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2021 oleh Panggah Susanto, dan disurat teraebut juga terlampir daftar nama kepengurusan.

“Memang SK tersebut baru kami terima sekitar dua minggu yang lalu, tanggal 10 September 2021,” ungkap Yuli Hastuti.

Yuli mengatakan, ini semua karena kurangnya komunikasi antara yang bersangkutan dengan dirinya selaku Ketua Formatur. Maka saat pertemuan ini sekalian klarifikasi.

“Dengan SK tersebut, Kita sekarang ini tinggal menunggu pelantikan,” jelas Yuli.

Yuli berharap, ditubuh Golkar, inginnya guyup dan rukun. Yang sudah berlalu biarlah berlalu, karena perjuangan kita masih panjang.

Setelah mendengar adanya penjelasan dan klarifikasi yang disampaikan Yuli Hastuti dalam pertemuan tersebut, Arie mengatakan, untuk SK bernomor: Kep-25/GOLKAR I/VI/2021 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Purworejo periode 2020-2025 tersebut dari kacamata yang menerbitkan itu memang syah.

“Namum yang tidak syah itu prosesnya, karena tidak benar,” ungkap Arie.

Menurut Arie, penyampaian usulan kepengurusan seharusnya ditandatangani oleh kelima anggota formatur. Namun yang di lakukan DPD Partai Golkar Kabupaten Purworejo hanya dua anggota saja yang menandatanganinya.

“Sebenarnya itu tidak sesuai prosedur, seharusnya dari formatur tidak perlu melakukan konsultasi langsung ke DPD propinsi. Tapi kalau ingin melakukan konsultasi, bisa dilakukan melalui utusan DPD propinsi yang menjadi anggota formatur,” jelas Arie.

Arie menjelaskan, dalam amanat Musda membentuk formatur untuk mewakili peserta Musda, mereka diberi mandat penuh untuk membentuk kepengurusan Partai Golkar yang baru.

“Yang membuat saya heran, kenapa dari DPD Propinsi juga menanggapi. Semua itu harus berlandaskan AD, ART. Kalau sudah melenceng, kaderisasi kita bisa kacau,” ujar Arie.

“Saya nanti akan menindaklanjuti dengan melayangkan surat ke DPD propinsi, melalui ketua OKK, intinya mempertanyakan apakah cara seperti itu sudah berlandaskan AD, ART, dan apakah sudah benar atau belum, Kalau belum apa tindakannya dan bagaimana, pungkas Arie. (W)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply