JAKARTA, rakyatkita.com,– Kemenkumham, turut berperan dalam mendorong pemulihan kesehatan dan peningkatan ekonomi nasional melalui revolusi digital. Selain itu juga melakukan terobosan-terobosan lainnya guna memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan publik.
Terobosan yang dilakukan Kemenkumham dengan mengakselerasi kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha (ease of doing business) melalui @djpp.kemenkumham dan @bphn_kemenkumham dalam pembenahan regulasi, & @ditjen_ahu dalam penyederhanaan proses perizinan.
@djki.kemenkumham juga berperan mendukung UMKM dengan menyediakan layanan digital untuk pendaftaran merek, sedangkan @ditjen_imigrasi berinovasi menciptakan visa elektronik bagi kemudahan investor
Guna mempertajam mainstreaming bisnis dan HAM di Indonesia, @ditjenham juga telah membangun aplikasi penilaian risiko bisnis untuk memfasilitasi perusahaan di semua lini bisnis
Hal itu terungkap dalam Seminar bertemakan ‘Peran Kemenkumham Dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional’, Kamis (14/10/2021) yang berlangsung secara virtual.
Seminar dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dhika Tahun 2021 itu, menghadirkan Wapres RI Ma’ruf Amin sebagai keynote spekaer, serta beberapa narasumber lainnya. Seminar tersebut diadakan, untuk mensinergikan dan mengkoordinasikan peran-peran tersebut, baik kepada masyarakat maupun dunia usaha.
“Penerapan konsep rukhsah, yang serupa dengan pintu darurat di masa krisis, dapat diaplikasikan dalam perundang-undangan sistem tata hukum kenegaraan Indonesia,” ujar Wapres Ma’ruf Amin dalam seminar tersebut.
Menurut Menkumham Yasonna Laoly, Kemenkumham telah mengambil langkah strategis dalam pemulihan ekonomi nasional.
“Yakni melalui digitalisasi penyelenggaraan layanan publik di hampir seluruh jenis layanan,” jelas Yasonna Laoly.
Wakil Menkumham, Eddy Hiariej juga berpendapat, kolaborasi pemikiran dan komunikasi yang terbuka menjadi salah satu strategi pemulihan ekonomi nasional yang efektif.
Sementara Sekjen Kemenkumham, Andap Budhi Revianto mengingatkan bahwa Kemenkumham juga melaksanakan tugas mandatory lainnya.
“Seperti pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, opini WTP, pengawasan internal maupun eksternal, dan lainnya,” kata Sekjen Kemenkumham. (W)
No Responses