Sidang Yayasan Baru Akper Pemkab Purworejo, Tergugat Diduga Mengajukan Alat Bukti Palsu

PURWOREJO, rakyatkita.com,-Gugatan perdata kasus Akper Pemkab Purworejo yang diajukan Yayasan Manggala Praja Adi Purwa (YMPAP) selaku pendiri Akper Pemkab Purworejo terus berlanjut, Pada persidangan Kamis (25/02/2021) di Pengadilan Negeri Purworejo yang diketuai Hakim Samsumar Hidayat, SH, MH.

Menurut Dewa Antara, selaku pengacara penggugat menjelaskan bahwa sidang kali ini kuasa hukum dari tergugat mengahadirkan keterangan saksi dari tergugat satu dan tergugat dua, yakni mantan direktur dan plt direktur keuangan.

“Mereka hanya mempermasalahkan pembelian tanah di Grantung yang sekarang menjadi kampus Akper Pemkab, dan menjelaskan tentang demo,” jelas Dewa Antara, Jum’at (26/02/21).

Lanjut Dewa, dua saksi dari tergugat, yang hadir dalam persidangan tersebut, sebenarnya sudah mengundurkan diri sebagai direktur dan plt pada tahun 2015. Bahkan sudah diberhentikan oleh pengurus lama, sebagai dosen dan keuangan.

Dewa mengungkapkan, bahwa sidang Kamis kemarin kuasa hukum dari penggugat mengajukan alat bukti dari dr Sururi salah satu pengurus pendiri akte 35. Namun alat bukti surat pengunduran diri yang diajukan yang katanya di buat dr Sururi yang digunakan oleh tergugat 1 dan 2, di dalam persidangan itu, diduga palsu.

“Karena sampai saat ini dr Sururi merasa belum permah membuat dan tidak pernah membuat surat pernyataan pengunduran diri yang akan diajukan sebagai alat bukti tambahan di persidangan selanjutnya,” ungkap Dewa.

Pada persidangan sebelumnya ujar Dewa, kami telah meminta kepada majelis hakim, untuk meminta foto kopi surat pernyataan Sururi yang dijadikan alat bukti.

“Apakah boleh atau tidak, kita tunggu sidang Kamis depan, harapan kami jika dibolehkan, akan kita jadikan salah satu bukti adanya pemalsuan surat,” kata Dewa.

Sementara itu Akhmad Fauzi sebagai pengurus yayasan lama saat di konfirmasi mengenai adanya dugaan pemalsuan surat pengunduran diri Sururi tersebut, mengatakan, surat tersebut sudah ditunjukkan kepada dirinya, saat dia dihadirkan sebagai saksi penggugat.

“saya hanya menjelaskan bahwa sepengetahuan saya sejak rapat terakhir Pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa (tanpa Purworejo) yang didirikan dengan Akte Notaris Imam Supingi No 35 Tahun 2002, rapat tersebut tak ada lagi yang mundur kecuali mereka yang memang menyatakan mundur saat rapat pembina tersebut,” jelas Fauzi.

“Saat itu saya ditanya masalah keaslian surat tersebut tetapi saya tidak berhak memberikan komentar mengenai keaslian surat dr. Sururi tersebut,” jelas Fauzi.

Saat itu jelas Fauzi, hanya menjelaskan bahwa sepengetahuannya, sejak rapat terakhir pembina YMPAP pada tahun 2008 di kediaman Marsaid di Desa Bajangrejo, Banyuurip (tanggalnya lupa), tak ada lagi yang mundur kecuali mereka yang memang menyatakan mundur saat rapat pembina tersebut.

“Sementara surat dr Sururi yang diperlihatkan ke saya saat sidang, kalau saya tidak salah lihat bertahun 2016.Sehingga saya hanya menyampaikan dihadapan majelis sebaiknya diklarifikasikan kepada yang bersangkutan,” ucapnya.

Menurut Fauzi kalau benar sebagaimana yang disampaikan dalam sidang kemarin bahwa dr. Sururi tak pernah membuat surat tersebut, yang berarti surat tersebut dipalsukan, ini bukan lagi masalah perdata, tetapi pidana.

“Saya tidak tahu bagaimana secara hukum, apakah pidana tersebut ditanggung oleh pembuat surat palsu itu saja, atau juga kepada tergugat, karena advokat mereka kan hanya menerima dokumen dari tergugat,” pungkasnya.(Wn)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply