banner 728x90

LAPORAN PAPARAN KINERJA MAHKAMAH KONSTITUSI RI, 2016 – 2017, SETARA INSTITUSI

400 fx

Rakyatkita.com,Jakarta,- 20 Agustus 2017. Dalam rangka memperingati Hari Konstitusi yang diperingati setiap tanggal 18 Agustus, SETARA Institute sejak 2012 secara reguler menyampaikan Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi, sebagai institusi yang bertugas mengawal kehidupan berkonstitusi. Potret kinerja MK adalah salah satu indikator dari maju mundurnya kehidupan berkonstitusi.

Dalam Konferensi Pers pemaparan laporan monitoring yang bertempat di Kantor SETARA Institute, Jl.Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.Minggu 20/08/17.

Sejak 2013 setelah melakukan studi 10 tahun kinerja Mahkamah Konstitusi, secara reguler SETARA Institute memberikan laporan kinerja lembaga negara yang dibentuk pada 15 Agustus 2003, pilihan priode riset adalah 18 Agustus 2016 hingga 16 Agustus 2017,Selain mengacu pada genapnya usia MK pada setiap tahunnya sejak dibentuk, juga didedikasikan untuk memperingati Hari Konstitusi oleh pemerintah yang ditetapkan pada setiap tanggal 18 Agustus, yang mengacu pada waktu dimana konstitusi RI yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945.

Dalam kesimpulan nya Ismail Hasani selaku Direktur Riset SETARA Institute, memaparkan ” Pada priode riset ini,Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya melakukan Pengujian Undang Undang ( PUU ), telah berkontribusi pada kemajuan hak-hak sipil, hak ekinomi, sosial dan budaya, serta kemajuan prinsip penyelenggara negara hukum( rule of law).

MK menyatakan 40 pasal inkonstitusional dalam 21 UU dan menuntut tindak lanjut dan para penyelenggara negara, baik para pembentuk UU maupun organ pelaksana UU. Gagasan tentang perlunya mekanisme yang justiciable mengatakan putusan MK mendapat perhatian negara. MK belum memiliki prangkat dalam bentuk dismissal prosedur yang efektif untuk memastikan hanya permohonan yang benar benar berkualitas dan memenuhi syarat formil yang bisa diperiksa pada persidangan persidangan berikut, terdapat 41 putusan dengan amat tidak dapat di terima, yang mestinya sejak awal sudah di putus MK tanpa melalui proses persidangan berkali kali. Dalam memutus permohonan yang tidak memenuhi syarat formil, MK terlihat mundur dari periode tahun sebelumnya. Pada priode ini MK menyelenggarakan sidang permohonan dengan amat tidak dapat diterima lebih dri 3 kali persidangan pada sebanyak 18 permohonan.

Jumlah putusan gugur sebanyak 5 putusan dan 11 ketepatan di kabulkannya penarikan kembali permohonan oleh pemohon menunjukan tingkat ketidak seriusan pemohon dalam PUU di MK masih tinggi yakni 71% dri jumlah putusan periode tahun ini,

“Dari 121 putusan, terdapat 38 putusan yang membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun. Menuda perkara hanya akan mengundang potensi abusif pada diri mahkamah, baik dari oknum hakim seperti Patrialis akbar, maupun para pihak yang terlibat dalam suatu perkara.

“Momentum prahara MK jilid II dengan aktor Patrialis Akbar yang tertangkap oleh KPK, belum mampu mendorong Mk dan para pembentuk UU untuk memperkuat MK dan pengetatan sirkulasi/ akses draf putusan yang diperbaruhi oleh MK, dan pola rekrutmen hakim yang akuntabel, belum menjadi perhatian DPR dan persiden selaku pemegang otoritas legislasi”. Paparnya

Sementar rekomendasi kebijakan MK mengembangkan pola pengembalian keputusan yang konsisten untuk mewujudkan pembangunan hukum yang berkarakter sekaligus untuk memproteksi bias-bias dinamika sosial, politik, ekonomi dan keamanan yang terjadi diluar persidangan karena tugas MK adalah menegakan keadialan konstitusional,

DPR dan Persiden membentuk suatu prangakat dan mekanisme untuk memastikan implementasi putusan MK secara konsisten, MK secara terus menerus mengurangi praktik ultra pelita dan ultra vires serta inkomentasi dalam pengembalian keputusan.

Mahkamah Kontitusi atau DPR dan Persiden menyusun hukum secara khusus mengatur managemen waktu persidangan untuk menghindari justic delayed justice denied, DPR dan Persiden memprakarsai revisi UU MK untuk mengatur pembatasan kewenangan absolut Mk, desain check and balances, pengawasan eksternal, dan mekanisme rekrutmen hakim yang lebih akuntabel. (Ajis)

banner 468x60
Posted by: On: Reply

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply