Driver Online Didampingi LPKNI Menuntut Leasing dan Bank Terkait Relaksasi Cicilan

Purworejo, rakyatkita.com,- Sebanyak 21 anggota angkutan driver online di Purworejo yang tergabung dalam Koperasi Manunggal Transportasi Purworejo (Matrap) ingin mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan keringanan atau relaksasi cicilan sebagaimana yang pernah dijanjikan oleh Presiden RI, Jokowidodo.

Ketua Koperasi Matrap, Yahya, menjelaskan, para pengemudi merasa keberatan dan mengeluh saat meminta kebijakan bank dan leasing seperti yang Presiden Jokowi janjikan melalui pidatonya beberapa waktu lalu bahwa ojol mendapat penangguhan cicilan selama satu tahun tidak dikabulkan, malahan pihak Bank atau leasing tetap menuntut pembayaran cicilan ditengah situasi pandemi Covid-19.

“Kami sebelumnya sudah secara mandiri mengajukan ke Bank dan Leasing namun gagal. Makanya kami yang berjumlah 21 orang hari ini berkonsultasi dan minta bantuan dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) untuk mengajukan gugatan Class Action ujar Yahya, Minggu (17/05/20).

Lanjut Yahya, tuntutan para driver online yang semuanya menggunakan mobil kreditan untuk meminta kepada Bank atau Leasing mempertimbangkan keberatan yang dialami sebagian besar driver online untuk mengabulkan tuntuan kami dengan penundaan hutang selama satu tahun sesuai pidato Presiden.

“Ada anggota Matrap yang mengajukan keringanan malah dibebani biaya administrasi Rp 300.000, setiap bulanya, serta harus membayar lima puluh persen dari biaya pokok cicilan, “ungkap Yahya.

Sementara itu, Agus Triatmoko SH.MH, Ketua LPKNI Purworejo, mengaku pihaknya siap membantu dan menampung aspirasi para pengemudi driver online yang menuntut penundaan satu tahun.

“Sesuai pidato bapak presiden beberapa waktu lalu. Kami akan mengajukan gugatan Class action kepada leasing dan perbankan ada tiga konsep dalam gugatan yakni finance roda empat, roda dua dan perbankan. Namun yang akan kita gugat kali ini finance roda empat dengan tuntutan untuk menangguhkan cicilan, denda dan bunga selama satu tahun,” ujar Agus.

Lanjut Agus gugatan ini dilayangkan secara nasional ke Pengadilan Pusat di Jakarta, kami sudah dipercaya memberi kuasa sebanyak 1350 orang, dan untuk Mantrap sendiri ada 21 anggota yang sepakat melakukan gugatan clas action.

“Kami, dari LPKNI juga memberikan ID card (kartu identitas) kepada peserta yang ikut gugatan Class Action untuk memberikan jaminan perlindungan hukum,”ujar Agus.

Agus menambahkan, gunanya kartu tersebut apabila ada pihak leasing atau Bank melakukan penagihan ke konsumen yang belum bayar bisa menunjukan kartu tersebut. Karena dengan kartu tersebut pihak leasing akan tahu bahwa konsumen tersebut sedang melakukan gugatan Class Action.

“Apabila ada dari pihak leasing atau Bank yang memaksa akan menyita kendaran, akan kita hadapi dengan jalur hukum, ungkap Agus.

Harapannya apa yang kita perjuangkan bisa dikabulkan oleh majelis. Minimal teman- teman selama gugatan masih bisa bekerja dan masih bisa mencari nafkah buat keluarga, pungkas Agus.(Wan)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply