Proyek Rp 36,2 Milyar 7 Ruas Jalan dan 1 Jembatan Dalam Proses Lelang

PURWOREJO- rakyatkita.com,- Pemerintah provinsi Jawa Tengah memberi bantuan keuangan untuk Kabupaten Purworejo senilai Rp 36,2 milyar dalam bidang insfratruktur.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Purworejo Suranto S.sos. MPA., membenarkan tahun ini, Pemkab Purworejo mendapat bantuan keuangan dari Propinsi Jateng dalam bidang infrastruktur senilai Rp 36,2 milyar.

“Benar dana Rp 36,2 milyar tersebut, untuk merehabilitasi satu jembatan dan tujuh ruas jalan milik Pemkab Purworejo,” terang Suranto saat di temui diruang kerjanya Jumat, (18/09/2020).

Bidang insfrastruktur tersebut adalah pembangunan 1 jembatan dan 7 ruas jalan, yang dikerjakan oleh PUPR Kabupaten Purworejo dengan sumber dana langsung dari provinsi Jateng.

“Tujuh jalan yang akan direhabilitasi, dan mengalami peningkatan, jalan yaitu Bagelen-Soko, senilai Rp 8,7 milyar, jalan Bapangsari-Tlogokotes senilai Rp 3 milyar, jalan Cangkrep-Kemanukan senilai Rp 6,5 milyar, jalan Durensari-Batas DIY senilai Rp 2,9 milyar, jalan Karangduwur-Winong senilai Rp 4 milyar, jalan Kemanukan-Soko senilai Rp 3,5 milyar, dan jalan ruas Bubutan-Watukuro senilai Rp 4 milyar,” terang Ranto.

Menurut Suranto, untuk pengerjaan 7 ruas jalan akan segera kita kerjakan dan diharapkan bisa selesai di akhir tahun anggaran. Selain itu, karena saat ini pemerintah sedang mengembangkan kawasan timur, terkait dengan lingkar timur, dengan adanya bandara di wilayah selatan dan BOB (Badan Otorita Borobudur) di wilayah utara.

“Kita saat ini sedang berproses pengadaan barang dan jasa (lelang). Diharapkan, bisa berjalan sesuai yang direncanakan oleh PPK. Karena bagaimanapun juga, kita harus membuat rencana dulu terkait dengan penyelesaian pekerjaan tersebut,” ujar Suranto didampingi Prono Sumbogo, salah satu PPK yang ikut mengerjakan infrastruktur ini.

Ranto mejelaskan, dalam proses lelang kadang bisa lancar dan bisa tidak. Karena semua melalui tender, lelangpun juga bisa gagal. Namun Kalau waktunya cukup, bisa diretender.

“Karena keterbatasan waktu, kita juga harus mempertimbangkan. Terutama lelang di akhir tahun seperti saat ini, tentu PPK punya kewajiban untuk mengevaluasi lagi waktu yang tersedia,” kata Suranto,

Tujannya untuk mengantisipasi, jangan sampai usai lelang, dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak, namun waktunya sudah tidak memungkinkan tetap dilanjutkan sehingga akan terjadi permasalahan di kemudian hari.

“Kalau memang sudah tahu bahwa pekerjaan itu tidak mungkin diselesaikan, kenapa harus dikerjakan, tapi kalau dua-duanya sudah tanda tangan sepakat harus bertanggungjawab diselesaikan,” ujar Suranto.

“Apa yang saya sampaikan ini riil. Kalaupun sampai terjadi permasalahan dalam proses tender, itu bukan di ranah kita. Mari kita membangun Purworejo ini dengan kondusif, agar hasil pekerjaaan juga maksimal buat masyarakat,” ucap Ranto.

Saya juga berharap, pemerintah provinsi Jawa Tengah nantinya ada regulasi baru jika seandainya terjadi gagal lelang, harapnya.

Sementara itu, Prono Sumbogo menambahkan, satu jembatan yang akan direhabilitasi yaitu jembatan ruas tiga Sedayu, jalan Banyuasin-Pagerharjo, dengan pagu anggaran Rp 3,6 Milyar.

“Namun pekerjaan penggantian jembatan tersebut, tahun ini terpaksa kita pending. Karena jika dipaksakan, menurut Justifikasi Teknis dari konsultan perencana, tak mungkin dilaksanakan. Karena pelaksanaan ini butuh waktu 210 hari,”kata Prono.

Karena waktunya yang tersedia cuma 90 hari, jadi tidak mungkin akan selesai. Karena PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pernah menghitung, ketersediaan alokasi waktu jika dilaksanakan, itu apabila semua proses berjalan lancar, dari proses RKO (Rencana Kegiatan Operasional) sampai pengadaan barang jasa.

“Karena terbatasnya waktu, untuk jembatan tidak kita laksanakan tahun ini. Tapi akan kita ajukan tahun depan dan menjadi prioritas bagi kami,” ucap Prono.(Wan)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply