Ini Jawaban Kades Kiyangkongrejo Terkait Anggaran Desa

PURWOREJO,-rakyatkita.com,-Beberapa warga Desa Kiyangkongrejo Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo meminta kepada pemerintah desa setempat transparan dalam menggunakan anggaran. Karena warga menilai ada beberapa pekerjaan konstruksi yang pelaksanaanya kurang transparan, seperti tidak adanya papan keterangan proyek.

Hal itu membuat warga bertanya-tanya dan tidak mengetahui secara detail volume pekerjaan yang sedang dilaksanakan di Desa Kiyangkongrejo.

“Dulu sempat dipasang plang,tapi dilepas lagi, jadi kami tidak tahu detailnya,” kata Hakim salah satu warga Kiyangkongrejo, kepada rakyatkita.com, Selasa (20/10/2020).

Lanjut Hakim, banyak yang janggal, dan dinilai ada dugaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi.

“Salah satu contoh, batu bagian bawah direkatkan tidak dengan adukan semen pasir, tapi dengan tanah. Bahkan yang menjadi kejanggalan bangunan baru satu tahun sudah pada rusak,” tuturnya.

Menurut penjelasan Hakim, bisa menjelaskan karena pernah bekerja sebagai tukang dalam program pembangunan desa.

“Saya dulu pernah ikut kerja di proyek desa, jadi kita tahu, pernah kita tanya kok seperti ini bangunannya, tetapi dijawab kalau itu perintah dari atas,” ucap Hakim.

Sementara itu Kades Kiyangkongrejo Akhmad Asngudi saat ditemui di balai desa, mengatakan, apa yang disampaikan sejumlah warga itu adalah kesalahpahaman. Hal yang dipertanyakan misalnya terkait papan proyek, sudah terpasang di lokasi pekerjaan.

Bahkan, pemerintah desa menambah prasasti pada titik yang dikerjakan. “Memang pernah juga robek atau rusak, tetapi bukan sengaja kami lepas,” katanya.

Akhmad menegaskan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi. Menurutnya, ada standar perhitungan untuk konstruksi suatu bangunan.

“Tidak ada pengurangan spesifikasi, pelaksanaan oleh tim pelaksana dan semua diawasi dengan ketat. Ada pengawas dari kecamatan dan pendamping, kalau ada yang salah pasti pelaksananya akan ditegur,” terangnya.

Kades berharap warga yang tidak puas dengan kinerja pemerintah desa atau memiliki usulan, dapat disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dimusyawarahkan.

“Barangkali ada yang tidak puas karena pekerjaan ini belum selesai juga. Tapi perlu diketahui untuk saat ini dana desa tahap tiga dari pemerintah pusat, belum juga turun,” tuturnya.

Akhmad menambahkan, saat ini penggunaan anggaran desa sangat terpengaruh dengan pandemi Covid-19. Sejumlah program pembangunan yang diagendakan dalam APBDes 2020 terpaksa tertunda karena adanya realokasi anggaran. Pemerintah desa harus menganggarkan ulang APBDes untuk berbagai program penanganan Covid-19, termasuk jaring pengaman sosial.

Ketika terjadi perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes), pemdes selalu mengundang perwakilan masyarakat untuk sosialisasi dan pembahasan.

“Setiap tiga bulan kami kumpulkan, tapi tahun ini tidak bisa penuh karena keharusan menerapkan protokol kesehatan,” tandasnya.(Wn)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply