TEGAL BUTUH PEMERINTAH YANG AMANAH TANPA KORUP

Rakyatkita.com- (04/09/17 )TEGAL,” Sentralisme kekuasaan ”, atau struktur pemerintahan yang memusatkan kekuasaan di tangan segelintir elit saja hal ini merupakan faktor yang menyuburkan tindak pidana korupsi. Pada hakekatnya, kekuasaan Negara yang terpusat kepada segelintir orang saja, pasti akan mengakibatkan dominasi dan hegemoni yang begitu tangguh terhadap mayoritas rakyat Indonesia. Hal inilah yang menjadi faktor yang sangat penting kenapa korupsi begitu sangat mudahnya tumbuh subur dan berkembang serta berkembang biak di Indonesia.

Di Dalam kamus bahasa inggris karangan I Markus Willy berasal dari kata Corrupt artinya jahat, busuk/ menjadi jahat, membusuk, Corrubtible artinya mudah disuap. Dalam kamus bahasa Indonesia korup artinya berkenaan dengan menerima suap, memanfaatkan jabatan untuk mengeruk keuntungan secara tidak syah.

Perbuatan tindak pidana korupsi di dalam fakta yang ada, sudah menjadi epidemi yang hidup dan terus bertumbuh dilingkungan kantor pemerintah, bukan di kalangan pemerintah atas saja, namun berkembang biak sampai ke bawah, bahkan sampai tingkat daerah terpencil sekalipun, seperti halnya di daerah Kota Tegal.

Ada 3 sejarah yang perlu kita ingat untuk regenerasi pimpinan daerah selanjutnya.

1. kasus M. Zakir, Wali Kota Tegal periode 1990-1995 dan 1995-2000.
Keterlibatannya di kasus korupsi tiga kegiatan, yaitu proyek ganti rugi tanah Polsek Tegal Selatan tahun 1997-1998, proyek dasawisma tahun 1998-1999, dan proyek penanggulangan dampak kekeringan dan masalah ketenaga kerjaan tahun 1997-1998 yang merugikan negara sebesar Rp.73,3 juta. Yang dapat di ungkap dan tertangkap Tahun 2000, di mana tahun yang merupakan berakhirnya jabatan , Kasus korupsi ini ditangani oleh Kejaksaan.

2. Selanjutnya Kasus korupsi yang menimpa Ikmal Jaya, Wali Kota Tegal periode 2009-2014. Di akhir tahun jabatan juga seperti halnya M. zakir. Di tahun 2014, KPK menetapkan Ikmal sebagai tersangka korupsi tukar guling tanah aset daerah dalam kasus korupsi tukar guling tanah lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bokong Semar senilai Rp 35,1 miliar.

3. Kemudian di ahir tahun jabatannya kembali ada Wali Kota Tegal saat ini Hj, Siti Mashita Soeparno (Wali Kota Tegal periode 2014-2019), pada tanggal 29-08-2017 di tangkapnya walikota TEGAL sebagai tersangka oleh KPK, yang diduga menerima uang korupsi kasus dugaan suap terkait pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah dan pengadaan barang jasa di lingkungan Pemerintahan Kota Tegal.

Menurut warga setempat dengan adanya Kasus Walikota ini, mereka berharap pemerintah yang macam ini masyarakat TEGAL sendiri berharap agar mempunyai pemimpin yang lebih baik lagi tidak korupsi dan bekerja untuk rakyat tidak mementingkan sepihak baik dirinya sendiri atau tim suksesnya nanti. “Ujar wisnu aji “

Kemudian dihimbaukan kepada semua pihak yang mengetahui adanya tindak pidana korupsi supaya melapor pada pejabat yang berwajib ( Polisi, KPK ) dan pelapor dilindungi oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi/Pelapor. ( Aditia/Beny ).

banner 468x60
Posted by: On: Reply

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply