TANGSEL SEBAGAI KOTA PEDULI HAM

Rakyat kita, Tangerang, – HAM ( Hak Asasi Manusia ) dianggap sebagai konsep etika politik modern dengan gagasan, intinya adalah tuntutan moral yang menyangkut bagaimana manusia wajib diperlakukan sebagai manusia. Kelahiran HAM memunculkan kesadaran baru bagi manusia bahwa dirinya memiliki kehormatan yang harus dilindungi.

Ini adalah bentuk sosialisai tentang HAM yang dilakukan di Hotel Grandate, BSD. Tangerang Selatan. Kamis 30-11-2017. Dimana dihadiri oleh Asda 1. Para SKPD se Tangsel, Satpol PP Tangsel dan Instansi terkait. Dimana terkait adanya penghargaan Kota Tangsel sebagai Kota Peduli HAM.

Rahmat Salam. Asda 1.Kota Tangsel,  dalam sambutannya, mengatakan bahwa nanti pada  tanggal 10 Desember 2017 ada penghargaan kepada Kota Tangsel sebagai kota peduli HAM. Terkait dengan kemajuan HAM yang ada, dimana salah satunya memliki instrumen yang cukup dalam perda yang dilaksanakan.

” terkait dengan penghargaan yang diraihnya erat kaitanya dengan masyarakat tentang malah Darkum, ini yg diperlukan komnas Ham, punya dasar hukum yg kuat dimana sering digunakan atau diadukan oleh masyarakat,” kata Asda 1.

Katanya lagi, dimana kita juga harus melengkapinya dengan sejarah, sehingga lengkap kita mengetahui sejarah itu.
Dimana para OPD ini dituntut dalam HAM ini kita perlu menegakan kebenaran hukum.

Pemda saat ini.  Seperti menangani masalah PKL dilapangan , mereka meminta ada kebijakan dari pemerintah serta hal ini juga diadukan kekomnas HAM. Dimana pada tahun 2016 Kota Tangsel mendapati Piagam Hukum dan HAM.

Doktor Ilmun Hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara, Bachtiar Baetal dalam materinya, mengatakan secara sektoralnya sudah ada peduli HAM,  dimana didahului oleh perlindungan anaknya, jadi secara technisnya yg jelas kenapa ranah hukum itu hadir dimana sudah masuk dalam tahun ke empat.

Persolannya dari kejadian yang sekarang ini terlihat masih jalan ditempat dan juga dinilai  kurang maksimal dan hampir kisruh.

” Yang terpenting bagi Pemda dimana ia sebagai alat utk membangun supermasi hukum dan menjegal terjadinya konflik.

Maka Pemda sebagai penyelengara kebijakan harus lebih dulu menghormati HAM agar memeliki sensivitas tentang HAM.

Pemantauan HAM itu harus demokratis,  itu tumbuh bila tidak ada melibatkan partipasi publik, dimana dalam perda itu minim dilibatkannya masyarakat. 

Dan kalau perlu adanya kelurahan peduli HAM dimama untuk menjadikan Tangsel sebagai kota HAM. Maka OPD hrs bisa menjadikan Kota Tangsel sebagai kota peduli HAM,” imbuhnya. (Fatah)

banner 468x60
Posted by: On: Reply

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply